Sunday, November 23, 2014

KEMELUT KELANGKAAN PUPUK ANCAMAN BAGI PRODUKSI PANGAN



KEMELUT KELANGKAAN PUPUK ANCAMAN BAGI PRODUKSI PANGAN
v   Rutinitas kelangkaan pupuk
v   Opsi solusi kelangkaan pupuk
v   Kenaikan HET dan Kelangkaan pupuk
Rutinitas kelangkaan pupuk
Hal-hal yang diduga penyebab kelangkaan pupuk :
  1. Sistem distribusi pupuk yang tidak sesuai denga dinamika perubahan kebutuhan, kelembagaan pertanian, konsumen pupuk.
  2. Kesulitan produksi karena tingginya harga gas sebagai bahan baku utama pupuk.
3. Adanya “conflict of interest” dari beberapa kalangan.
4. Ketidak-pastian adanya property right dimana HET pupuk lebih rendah daripada HPP gabah kering panen.
5. Disparitas harga pupuk subsidi dengan harga aktual di lapang terlalu lebar.
6. Perbedaan informasi antara kebutuhan pupuk di tingkat lapang dengan kebutuhan pupuk yang diusulkan pemerintah.
7. Kesulitan pemerintah memantau subsidi gas dengan subsidi harga
Opsi solusi kelangkaan pupuk
Permasalahan 1 :
        Menggalakkan peran serta lembaga-lembaga pendukung di tingkat kelompok tani / desa s/d tingkat pusat dalam memberikan informasi kebutuhan pupuk riil lapang dan dalam waktu yang singkat. Di samping itu harus dibarengi dengan adanya sistem komando produksi dan distribusi serempak dari pemerintah

Permasalahan 2 :
Adanya subsidi harga dan subsidi gas bagi para produsen pupuk dalam negeri.
Tahun 2001         subsidi gas untuk Urea
Pemerintah menanggung selisih harga pasar gas dengan harga yang ditetapkan pemerintah (harga patokan), kecuali kenaikan biaya distribusi gas.
Subsidi harga          untuk pupuk non-urea (ZA, SP-36, NPK)
Pemerintah menanggung selisih harga HET pupuk dengan harga pokok penjualan produsen, marjin harga dan kenaikan biaya distribusi produsen.
       
       
Permasalahan 3 :
        Perbedaan kepentingan antara konsumen (petani), distributor pupuk, penjual pupuk sebaiknya diatur dan ditetapkan secara tegas oleh pemerintah, dibantu oleh lembaga-lembaga pendukung dari tingkat pusat s/d lini terakhir.
        Solusi : ekonomi politik dan ekonomi kelembagaan
        Perpres 77 / 2005          pupuk bersubsidi sbg barang dlm pengawasan;
        Permentan 505 /Kpts/SR.130/12/2005         
        kebutuhan dan HET pupuk bersubsidi;
        Kepmenperindag 356 / 2004          pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi

Permasalahan 4 :
        Pemerintah dapat menjamin HET pupuk  < HPP gabah kering panen.
        Pemerintah juga harus menindak tegas para distributor  dan pengecer dadakan yg umumnya berafiliasi dg para elite politik daerah dan elite ekonomi.
       
Permasalahan  5 :
        Isu impor beras             menekan harga gabah petani;
        Penggiling padi, distributor, penjual di sisi yg berseberangan dg petani bermain di pasar beras yg sifatnya asimetris            mengelola cadangan beras, memainkan harga beras.
        Solusi : pemerintah ikut berperan dan tdk sepenuhnya menyerahkan pd mekanisme pasar
       
Permasalahan 6 :
        Perbedaan informasi kebutuhan pupuk tdk akan terjadi jika dari sumbernya (tingkat petani) s/d pengambil keputusan (pemerintah) tdk terjadi manipulasi / distorsi informasi.
        Solusi : peran serta yg besar dari lembaga-lembaga pertanian di semua lini.

Permasalahan 7 :
        Diperlukan kerjasama beberapa lembaga pemerintah terkait spt Deptan, Deperindag dan pemerintah memainkan komando terpimpin pada mekanisme pasar.
Kenaikan HET dan Kelangkaan pupuk
Kenaikan HET pupuk yg semula bertujuan mencegah terjadinya kelangkaan pupuk, ternyata membuat derita petani.
HET pupuk tinggi  shg mendekati atau = HPP gabah kering panen            penurunan produksi pangan       
Solusi :
        Menaikkan HET pupuk disertai penyehatan perusahaan pupuk menuju profesionalisme, transparansi, akuntabilitas dan membangun corporate culture yg lebih baik.
        Di sisi lain petani juga perlu disubsidi guna menurunkan biaya produksi krn kenaikan harga pupuk.